Sememangnya krisis kepercayaan terhadap Birokrasi Indonesia sudah terjadi sejak lama. Tetapi puncak krisis kepercayaan tersebut mulai meledak-ledak sejak jatuhnya orde Baru. Hal ini terjadi karna buruknya pelayanan birokrasi indonesia yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Ironisnya semenjak era otonomi daerah birokrasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat malah terjadi sebaliknya, semua ini terjadi karna pada masa orde reformasi banyak aparat birokrasi yang memiliki sifat sok kuasa, yang berorentasi pada kekuasaan dan membebani anggaran belanja untuk dirinya sendiri.
Imbasnya adalah para mayarakat dan pengusaha yang setiap urusannya harus dibebani dengan biaya-biaya Resmi dan tidak resmi. Hal ini terjadi karna pemerintah menganggap para pengusaha bukanlah masyarakat yang harus dilayani tetapi adalah seorang klien yang nasibnya tergantung pada pemerintah dan aparat birokrasi.
Buruknya pelayanan birokrasi pada zaman orde baru yang selalu meminta uang plecin 10 persen tetapi kini di zaman reformasi malah se-makin membengkan sampai dengan 25 persen dari nilai proyek hal ini dapat dibuktikan dengan uangkapan Ketua Kadinda (Kamar Dagang dan Industri daerah). Apa bila hal ini terjadi terus-menerus maka kedepan Iklim usaha di daerah akan tidak kondusif dan ang tidak akan dikeluarkan dan takut masuk penjara.
Sebenarnya pemangkas birokrasi bukan lah masyarakat umum tetapi pemangkas birokrasi yang sebenarnya adalah aparat Birokrasi itu sendiri. Ini sememangnya sudah terjadi sejak lama. Semua hak-hak pemerintah pusat dipangkas oleh pemerintah daerah yang didalamnya juga bermainnya oknum-oknum di tingkat propinsi. Sesuangguhnya prektik ini merupakan praktik Korupsi, Kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum Birokasi yang tidak bertmembuat insfestor malas masuk dan bahkan insfestor yang ada akan melarikan diri.
Sememangnya masyarakat sipil maupun masyarakat umum susah membongkar kasus-kasus yang membuat para insfestor lari, karna semua permainan dilakukan oleh para aparat birokrasi baik itu di tingkat daerah maupun pusat. Di samping itu para pengusaha yang masih bertahan-pun hanya bisa minkem alias diam saja. Hal ini karna mereka takut akan dua hal anatara lain; mengenai perizinan yanggung jawab. Praktik-praktk ini membuat birokrasi semakin dijauhi oleh Publik.
Untuk kedepan sepatutnya birokrasi indonesia harus dapat dirubah atau Reformasi Birokrasi. Pengusaha haruslah dianggap sebagi masyarakat yang semestinya harus dilayani, Setiap pelayanan yang dilakukan haruslah memuaskan masyarakat . Dan pihak birokrasi semestinya harus melayani setiap kebutuhan masyarakat yang didalamnya juga adalah semua pengusaha baik itu insfetor dalam maupun luar.
Untuk dapat mewujutkan hal tersebut maka para aparat birokrasi semestinya harus di tatar dengan dibuatnya pelatihan-pelatihan serta dibangun dengan membuat sistim yang bagus. Kesejahtraan merekapun semestinya harus di perhatikan dan juga pendidikan aparat Birokrasi semestinya juga harus di perhatikan karna hal ini dapat merubah kualitas mereka yang dulunya memiliki mental yang korop dan kedepan akan mendapatkan mental yang baik.
Dengan pendekatan pendidikan sejak dini maka kualitas para aparat Birokrasi akan dapat berubah. Sehingga sumber daya yang dimilikinya akan lebih baik dan akan dapat terus di tingkatkan.
Juga harus kita kaji secara seksama Birokrasi adalah sebagian dari sistim sosial keniscayaannya harus ada dan tidak dapat dihilangkan. Maka dari pada itu dengan adanya niat yang baik untuk merubah sistim Birokrasi tersebut maka kedepan birokrasi Indonesia akan menjadi lebih baik dan dapat kembali di percayai oleh segenap masyarakat indonesia.
Imbasnya adalah para mayarakat dan pengusaha yang setiap urusannya harus dibebani dengan biaya-biaya Resmi dan tidak resmi. Hal ini terjadi karna pemerintah menganggap para pengusaha bukanlah masyarakat yang harus dilayani tetapi adalah seorang klien yang nasibnya tergantung pada pemerintah dan aparat birokrasi.
Buruknya pelayanan birokrasi pada zaman orde baru yang selalu meminta uang plecin 10 persen tetapi kini di zaman reformasi malah se-makin membengkan sampai dengan 25 persen dari nilai proyek hal ini dapat dibuktikan dengan uangkapan Ketua Kadinda (Kamar Dagang dan Industri daerah). Apa bila hal ini terjadi terus-menerus maka kedepan Iklim usaha di daerah akan tidak kondusif dan ang tidak akan dikeluarkan dan takut masuk penjara.
Sebenarnya pemangkas birokrasi bukan lah masyarakat umum tetapi pemangkas birokrasi yang sebenarnya adalah aparat Birokrasi itu sendiri. Ini sememangnya sudah terjadi sejak lama. Semua hak-hak pemerintah pusat dipangkas oleh pemerintah daerah yang didalamnya juga bermainnya oknum-oknum di tingkat propinsi. Sesuangguhnya prektik ini merupakan praktik Korupsi, Kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum Birokasi yang tidak bertmembuat insfestor malas masuk dan bahkan insfestor yang ada akan melarikan diri.
Sememangnya masyarakat sipil maupun masyarakat umum susah membongkar kasus-kasus yang membuat para insfestor lari, karna semua permainan dilakukan oleh para aparat birokrasi baik itu di tingkat daerah maupun pusat. Di samping itu para pengusaha yang masih bertahan-pun hanya bisa minkem alias diam saja. Hal ini karna mereka takut akan dua hal anatara lain; mengenai perizinan yanggung jawab. Praktik-praktk ini membuat birokrasi semakin dijauhi oleh Publik.
Untuk kedepan sepatutnya birokrasi indonesia harus dapat dirubah atau Reformasi Birokrasi. Pengusaha haruslah dianggap sebagi masyarakat yang semestinya harus dilayani, Setiap pelayanan yang dilakukan haruslah memuaskan masyarakat . Dan pihak birokrasi semestinya harus melayani setiap kebutuhan masyarakat yang didalamnya juga adalah semua pengusaha baik itu insfetor dalam maupun luar.
Untuk dapat mewujutkan hal tersebut maka para aparat birokrasi semestinya harus di tatar dengan dibuatnya pelatihan-pelatihan serta dibangun dengan membuat sistim yang bagus. Kesejahtraan merekapun semestinya harus di perhatikan dan juga pendidikan aparat Birokrasi semestinya juga harus di perhatikan karna hal ini dapat merubah kualitas mereka yang dulunya memiliki mental yang korop dan kedepan akan mendapatkan mental yang baik.
Dengan pendekatan pendidikan sejak dini maka kualitas para aparat Birokrasi akan dapat berubah. Sehingga sumber daya yang dimilikinya akan lebih baik dan akan dapat terus di tingkatkan.
Juga harus kita kaji secara seksama Birokrasi adalah sebagian dari sistim sosial keniscayaannya harus ada dan tidak dapat dihilangkan. Maka dari pada itu dengan adanya niat yang baik untuk merubah sistim Birokrasi tersebut maka kedepan birokrasi Indonesia akan menjadi lebih baik dan dapat kembali di percayai oleh segenap masyarakat indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar